icon 30x30TRI BRATA KAMI POLISI INDONESIA 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.icon 30x30 CATUR PRASETYA Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk : 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tentram dan damai.icon 30x30
Powered By Blogger

Sabtu, 29 Desember 2012

Profil Kasi Umum Polsek Sungai Kakap

Febby 'Ershi' Anwar
Brigadir Febby Anwar adalah alumni Dikmaba Polri Tahun 2001, menjabat Ps. Kasi Umum (Kasium) Polsek Sungai Kakap berdasarkan Skep Kapolresta Pontianak Kota Nomor KEP/C/15/IV/2011 tertanggal 19 APRIL 2011.

Sebelum menjabat Kasium Brigadir Febby pernah berdinas di UPS Ditsabhara Polda Kalbar selama ± 8 Tahun mulai dari penempatan pertama sampai dengan tahun 2008, setelah itu ia di mutasikan ke Poltabes Pontianak (Polresta Pontianak Kota) dan ditempatkan di polsek Rasau Jaya selama 3 bulan dan dimutasi kembali ke Polsek Sungai Kakap.

Menghilangkan kejenuhan sambil menyalurkan hobi
Memang tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, mulai dari pembuatan perencanaan sampai dengan mengkompulir hasil kegiatan dari fungsi kepolisian yang ada dilingkungan kerjanya, dimana sebagai Kasium dengan masa dinas yang terhitung masih baru harus mengkoordinir personil polsek yang secara kedinasan merupakan seniornya, dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dimana para senior tak jarang memandang sebelah mata bahkan tidak mau untuk berkoordinasi dengannya baik secara kedinasan namun hal tersebut tidak menjadikannya putus asa bahkan hal tersebut memacunya untuk lebih berusaha dan giat dalam menjalankan kegiatan rutinnya selaku personil Polri sesuai dengan Job descriptionnya selaku kasium.

Dalam hal keseharian Kasium termuda di jajaran polresta pontianak kota ini memiliki hobi memancing, dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu senggangnya.

Minggu, 02 Desember 2012

SERTIJAB KAPOLDA KALBAR

Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto dan Brigjen Pol Unggung Cahyono
Di Lantik di Mabes Polri
Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto disambut dg adat Kalbar

Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto resmi menjabat Kapolda kalimantan barat. Setelah menggelar prosesi serah terima jabatan dari Kapolda lama Brigjen Pol  Unggung Cahyono dilakukan pada Hari Sabtu (1/11/12) di gedung serba guna Mapolda Kalimantan Barat , Jalan ahmad yani kota pontianak kalimantan barat.

Brigjen Tugas Dwi Apriyanto kini telah resmi mengisi jabatan barunya menjadi Kapolda kalbar. Sebelumnya baik Brigjen Tugas  maupun Brigjen Unggung dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo di Mabes Polri. Brigjen Tugas Dwi Apriyanto, polda kalbar akan siap menindas kasus narkoba, trafiking, ilegal loging , serta akan menindak tegas seluruh anggota polri yang bertugas diwilayah hukum Kalimantan Barat, yang berani membeck up praktek tersebut, dengan memecat anggotanya tegas kapolda kalbar.

Kapolda Kalbar yang Baru : Fokuskan Masalah Perbatasan, Konflik Komunal dan Pemilukada

Pergantian tampuk kepemimpinan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, ditandai dengan Serah Terima Jabatan yang berlangsung, Sabtu (1/12/2012), di Mapolda Kalbar.

Dalam acara tersebut, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto yang menggantikan Irjend Pol Unggung Cahyono, selain memperhatikan masalah perburuhan dan penegakan hukum di Kalbar, juga memfokuskan masalah koflik komunal dan kemanusiaan berkaitan dengan sengketa lahan, masalah perbatasan, dan Pemilukada.
“Beberapa wilayah kita berbatasan dengan negara tetangga, membutuhkan perhatian tersendiri dari kita, terutama terkait lalu lintas barang dan orang yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Terkait pelanggaran penyelundupan, menurut Tugas, itu sudah ada aturannya dan yang terbukti melanggar akan ditindak. Ia mengungkapkan, untuk wilayah perbatasan sudah dicoba tiga titik yang dilakukan oleh pejabat lama, dan nanti akan dikembangkan lagi untuk mengantisipasi masyarakat yang berbisnis ilegal.
Menanggapi masalah pengamanan Pemilukada, Tugas mengaku, pihaknya akan mempersiapkan dengan pola yang sudah digarap pejabat lama dan akan dievaluasi lebih lanjut lalu dikembangkan.
Menyitir pernyataan Presiden RI beberapa waktu sebelumnya, Tugas menyampaikan bahwa konflik komunal dan aksi kekerasan harus diakhiri karena hal tersebut merugikan semua pihak. Keragaman budaya, Suku, yang ada di Kalbar menurutnya merupakan suatu anugrah sehingga dengan keragaman tersebutlah tercipta keharmonisan yang diinginkan semua pihak dari berbagai keragaman tersebut.
"Keanekaragaman merupakan suatu anugrah. Keindahan kalau kita bisa mengharmonisasi seperti bermain musik kalau berbeda akan baik dan menciptakan nada yang enak didengar,” tuturnya.
Untuk itu, ia akan melakukan pendekatan dengan menjalin komunikasi dan silahturahmi agar terciptanya wilayah Kalbar yang aman dan harmonis. “Saya akan rangkul semua golongan, etnis, dan kelompok, untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif agar investasi di Kalbar meningkat," pungkasnya.
Sementara itu, usai acara serah terima jabatan, Irjen Pol Unggung Cahyono yang akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Korps Brimob di Kelapa Dua mengatakan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian di Polda Kalbar adalah kejahatan konvensional meliputi Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan serta pencurian kendaraan bermotor. “Kemudian masalah perbatasan, kemarin kita pertebal pengamanannya di Simpang Tanjung dan di Bengkayang, Kapolda akan tindak lanjuti, ada Brimob di sana,” ujarnya.
Ia menyarankan kepada pejabat Kapolda baru untuk memperkuat pengamanan di lima titik di wilayah perbatasan. Lalu, menurutnya, ada masalah Pemilukada yang dekat ini di Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak.










Sumber : TV berita.com. Antara Kalbar

Sabtu, 01 Desember 2012

SEJARAH POLISI PERAIRAN

Polairud lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal "Angkloeng". Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polairud.
Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4 / 2 / 3 / Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Kapal Angkloeng
Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2 / XIV/ 53, tanggal16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri. Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.

SEJARAH PUSDIK SABHARA PORONG

Pusdik Gasum Porong Cikal Bakal Brimob

 

Sejarah Perjalanan Brimob tak bisa lepas dari Pusdik Gasum Porong
Pada tahun 1952 bekas pabrik gula Porong yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926 (sekarang masuk wilayah Sidoarjo) dibeli oleh Kepala Kepolisian Negara RI seharga Rp. 1.218.970 (satu juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditempati Kompi 5165 Mobrig, pada tahun yang sama oleh Soekarno Djojonegoro Kepala Komando Daerah Kepolisian X Jatim digunakan sebagai Pusat Pendidikan Ulangan Kepolisian (PPUPK)
Komandan Pusdik waktu itu dijabat antara lain oleh KP Ciptodipuro, KP Suprapto dan KP Sukaris.Berdasarkan Nota Kepala Kepolisian Negara bagian Inspeksi Brigade No. 2/8/X tanggal 21 Agustus 1953, berisi tentang peningkatan mutu Mobile Brigade, satu-satunya jalan untuk meningkatkan mutu Mobrig adalah dengan menyempurnakan pusat pendidikan yang sudah ada.
Untuk merealisasikan perintah diatas maka dibentuklah Panitia Pendidikan, yang kemudian Panitia Pendidikan ini menyampaikan suratnya kepada Kepala Bagian Inspeksi Mobile Brigade sebagai berikut : Surat Panitia Pendidikan No. 9/1953 tanggal 2 September 1953 tentang rencana melengkapi Porong sebagai pusat Pendidikan Mobile Brigade, Suarat-surat itu kemudian diperbaharui dengan surat-surat berikut :
1. SK Panitia Pendidikan No. 10 /1953 tanggal 4 September 1953 2. SK Pembaharuan No. 15/1953 tanggal 2 Oktober 1953 3. SK No. 22/1953 tanggal 3 November 1953
Usul diatas oleh Kepala Bagian Inspeksi Mobile Brigade diteruskan kepada Kepala Kepolisian Negara dengan surat No. Pol 73/1/1/Lmb tanggal 18 januari 1954. Ternyata perluasan usul Porong sebagai Pusat Pendidikan Mobile Brigade diterima sesuai dengan rencana Perluasan Mobile Brigade 12 Kompi.
Persetujuan penerimaan Porong sebagai salah satu Pusdik berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 20/15/54/PM, tanggal 28 Januari 1954, tentang berdirinya Sekolah Pendidikan Mobile Brigade (SPMB) di Porong. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1954 SPMB Porong diresmikan oleh Kapolri saat itu Jendral Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. (Prasasti peresmian masih menempel di dinding Gedung Tri Brata (Tribrata) Pusdik Gasum Porong / Pusdik Sabhara Polri Porong / Pusdik Brimob Porong .
Pada tanggal 14 November 1964 bersamaan dengan HUT Mobrig ke 16, nama Mobil Brigade berubah menjadi Brigade Mobil (Brimob ) begitu juga nama Pusdik mengikuti menjadi Pusdik Brimob.
Berdasarkan Suarat Keputusan Danjen Kobangdiklat Polri No. Pol : Skep/ 2954/VI/1975 tanggal 30 Juni 1975 Pusdik Brimob berganti nama menjadi Pusdik Operasional Polri atau Pusdik Opsnil Polri, saat itu komandan Pusdik dijabat oleh Kolonel Polisi R.A.S marta Adi Subrata.
Karena perkembangan Pusdik Opnil berkembang pesat maka pada tanggal 23 Agustus 1978 berdasarkan Skep Komandan Jendral Komando Pengembangan Pendidkan dan Latihan Polri No. 484/VIII/1978 Pusdik Opnil Polri dipecah menjadi dua sebagai berikut :
  1. Pusat Pendidikan Umum Polri disingkat Pusdik Um Polri berkedudukan di Porong dengan Komandan Pusdik Letkol Polisi Moch Saleh berkedudukan di Porong Sidoarjo
  2. Pusat Pendidikan Brigade Mobil disingkat Pusdik Brimob Polri berkedudukan di Watukosek Pasuruan dengan Komandan Pusdik Letkol Polisi S. Hadi Soetrisno, peresmian dilaksanakan bertepatan HUT Brimob ke 32 dengan Irup Kapolri Jendral Pol. Awaloedin Djamin
Sejak saat itu telah terjadi beberapa perubahan nama antara lain Pusdik Sabhara Polri dan terakhir adalah Pusat Pendidikan Tugas Umum (Pusdik Gasum). Pengabdian selama bertahun tahun dapat kiranya menjadi sebuah kebanggan, terutama dalam mencetak anggota Polri yang mahir terpuji dan patuh hukum.

(disarikan dari buku 50 tahun Pusdik Brimob : 2004)
di sadur dari postingan Alumni PUSDIK PORONG TH 2001
Widget